undang undang pers. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000. undang undang pers

 
 CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000undang undang pers  Apr 10, 2023 ·   UU Pers Digugat Lagi ke Mahmakah Konstitusi soal Berita Bohong

Kabupaten Intan Jaya Dalam Angka. Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut : 1. 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. perdata). Menurut (Sukardi, 2011), ini berarti apabila melanggar Kode Etik Jurnalistik maka akan melanggar undang-undang dan di kenakan sanksi pidana. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. INFO NASIONAL - Pada tanggal 27 September 2023 lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali gelar konferensi pers pengungkapan kasus dan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk. 2. perintah dari undang-undang no. Tim Redaksi Lihat Foto Ilustrasi kebebasan pers (Shutterstock) Cari soal sekolah lainnya KOMPAS. Jakarta - . Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP. 40/1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. UU ini merupakan pengganti dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 1. Mar 12, 2021 · Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dan melindungi wartawan saat melakukan kerja jurnalistik, kata Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut, Jumat (12/3/2021), menjadi tidak ada gunanya selama UU ITE menjerat wartawan dan media. Tangkapan layar Konferensi Kebebasan Pers Dunia 2020 yang. Untuk mendukung pelaksanaan UU Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Nomor. 2. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata pembentukan UU, lembaga yang oleh UU diberikan kewenangan membuat peraturan, peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh lembaga ini sah, mengikat secara hukum. Meskipun profesi wartawan telah diatur dalam kode etik yang sangat ketat, serta dikukuhkan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. CO, Jakarta-Pasal 87 Omnibus Law RUU Cipta Kerja turut mengatur perubahan terhadap dua pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Pokok Pers No. Seperti apa bentuk lembaga pelaksana Perpres Hak Penerbit masih dalam pembahasan. Di sisi lain, penyidik menetapkan kasus ini menggunakan Pasal 18 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers subsider Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya memberi keterangan kepada pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan pers di Indonesia tertuang di dalam UU No 40 tahun 1999 tentang perkembangan pers di Indonesia. Ciri-ciri pers. Komisioner KPU memberikan konferensi pers di Istana. BERITA TERKAIT. Pers nasional mempunyai peranan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai berikut: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Undang-Undang yang terdiri dari 10 bab dan 21 pasal ini dibuat dengan. Definisi sistem pers di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan dalam beberapa undang undang, antara lain UU No. undang. pasal 20, pasal 34 ayat (4). Jun 2, 2020 · Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pers (Undang-Undang No 40 Tahun 1999) pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, grafik dan juga. c. or. ATURAN yang ada saat ini dirasa belum cukup memberikan perlindungan bagi pers dalam menjalankan jurnalisme yang bebas dan profesional. Penyensoran di Era Kebebasan Pers. Ini berarti Undang-undang Pers memang dirancang berisi ”pokok-pokoknya” saja. Menurutnya keberadaan wartawan dan atau pendirian perwakilan media asing di Indonesia harus mengikuti aturan-aturan keimigrasian yang berlaku atau ketentuan. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEJ. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk. Tapi bagi AJI, itu juga menjadi perhatian kami. JAKARTA, KOMPAS. UU No. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. UU Pers merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Naskah Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku. Dok. com, (9/10/2020), Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyampaikan,. Menurut UU Pers, pers adalah lembaga sosial dan forum. Kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal. 40/1999 tentang Pers Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ahmad Irzal Fardiansyah No. Didalamnya disebutkan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. UU No. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang. Sejak Peristiwa Malari, pemerintah mulai memperhatikan dan menekan pers. 2. UNDANG-UNDANG PERS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R SDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang-undang Pers tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan tepat dan akurat. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati. 54 Berkaitan dengan pengertian pers dalam arti luas dan sempit ini, menurut pendapat Oemar SenoKODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) MUKADIMAH. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: Putusan Nomor: 42/Pid. 1. Segala bentuk aktivitas jurnalisme, baik yang menggunakan media cetak, media penyiaran, dan media baru. JAKARTA, KOMPAS. Undang undang inilah yang pada akhirnya menjadi dasar terbentuknya sistem. KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. Pers sebagai Media Informasi Pada masa penjajahan belanda Pers pada mulanya bertujuan. “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia” (Pasal 9 Ayat (2) UU No. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers nyatanya bukan jaminan kasusnya tidak. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Peraturan yang mengatur jurnalis di Indonesia adalah UU No 40 tahun 1999 mengenai pers. Dec 30, 2021 · Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sehingga dalam hal terdapat suatu. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur. Adapun peranan pers menurut Pasal 6 Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 menyatakan, pers melaksanakan peranannya sebagai berikut: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghormati. Pada awal masa orde baru, dikeluarkan undang undang yang mengatur sistem pers di Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidanaMedia siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sus/2019/PN Bir. Hukum Pers. Pada 23 September 1999, Presiden ke-3 RI, BJ Habibie mengesahkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers. batubarakab. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kebebasan pers telah dikekang oleh undang-undang. Kimpraswil 1/11 fUU 40/1999: PERS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : 1. Dan kemungkinan masih banyak perkara lainnya, sehingga Undang-Undang Penyiaran sampai pada kesempurnaannya,. Bab yang paling banyak pasalnya saja, cuma berisi enam pasal, yaitu yang justru mengatur soal perusahaan pers. Undang-Undang Pers tersebut disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. 32-34 Jakarta 10110 Telp. com – Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 1. Hukum pers yaitu aturan yang ditetetapkan pemerintah dan bersifat mengikat pers dan pihak-pihak lain termasuk pemerintah dan masyarakat. Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Heryadi, mengatakan Undang-Undang ITE tidak memblengu kebebasan pers tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan jurnalis berdasarkan Undang - Undang Pers. UNDANG UNDANG PERS. or. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebut, agar mendapat jaminan dan perlindungan hukum pers, ”bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak mananpun. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mengatur tentang pers di Indonesia yaitu perusahaan. Tidak lama dari disahkannya UU No 40 tentang pers, departemen penerangan yang bertugas sebagai lembaga pengawas terhadap pers nasional pun dibubarkan. Dari sepuluh jumlah bab Undang-Undang Pers ini enam bab atau 60% bab ternyata berisi satu pasal saja. UNDANG-UNDANG TENTANG PERS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Selain itu, adanya kode etik jurnalistik juga sebagai wujud hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. id; sekretariat@ dewanpers. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang ini merupakan tonggak awal. CO, Jakarta - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Persoalan Yuridis Undang-Undang No. “Mereka (platform) tidak mau dituduh melanggar Undang-Undang Pers. Negara 9 Bagir Manan, 2015. Aturan mengenai pers di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. undang-undang, ada bermacam-macam (jenis-jenis) badan hukum (PT, Koperasi,. (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur oleh Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Pihak berwenang di salah satu provinsi di Pakistan beralih ke taktik baru yang kontroversial dalam inisiatif pemberantasan polio di wilayah itu. Pengertian Kode Etik. Undang-Undang Pers (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. 000. 40 Tahun 1999 pada tanggal 23 September 1999. Peraturan ini kemudian jamak dikenal sebagai UU Pers, 1966. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang. 40 Tahun 1999)? Dalam pertimbangan Undang-undang No. Perihal “kesalahan” ini sebenarnya telah diatur dalam UU RI No. Hal ini karena organisasi-organisasi pers kehilangan haknya dalam menyusun peraturan-peraturan di. Misalnya, ketika saya di Malaysia sesudah Pakatan Harapan menang pemilu, cukup banyak diskusi tentang bagaimana undang-undang pers Malaysia bisa diubah supaya lebih seperti. SIARAN PERS. Selain itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), website/situs, media massa khususnya online. Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. 3. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan. Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers. Jun 21, 2021 · Atas adanya kebijakan melalui UU tersebut membuat penulis akan membahas lebih lanjut terkait hukum media dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perlu kami jelaskan bahwa Undang-Undang No. 2. 40 Tahun 1999 tentang Pers. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat,. Komisi I DPR saat ini sedang membahas perubahan Undang-Undang Penyiaran N0 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. dalam Peraturan Dewan Pers; Undang—Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,. bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnva yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan undang-undang pers menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bahkan Indeks Kemerdekan Pers menunjukkan. PRESIDEN RESMIKAN BURSA KARBON INDONESIA. Nerone. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 1. ”, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press). UU tersebut disahkan bersamaan dengan amandemen Pasal 19. 40 Tahun. Muladi. Selain itu, keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers harus ditinjau kembali. Karena itulah dalam Pasal 4 UndangUndang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai. 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. Pers sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaannya sudah menjalani fungsinya tersebut dengan baik. Ditetapkan di Jakarta Sep 23, 1999 · Pers - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. undang-undang yang baru yang diterbitkan menggantikan undang-ndang yang lama, termasuk undang-undang Pers tahun 1966. Indonesia. (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan. Pengertian Undang-Undang Pers Undang-undang pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Pers adalah lembaga sosial dan wahana. latifah@ugm. Menurutnya, ada beberapa pasal yang sekiranya bisa mengancam kebebasan pers. Beberapa surat kabar dilarang terbit dan pengawasan terhadap kegiatan pers serta. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa. Undang-Undang; Rancangan Regulasi. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 8 September 2016 di Bogor tentang perubahan. Padahal dalam Undang-undang pers, pers dijamin dan mendapat perlindungan hukum, serta dibebaskan dari paksaan dan campur tangan pihak manapun. Misalnya pers diberikan peranan untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Undang-undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Pers menyatakan: Ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 May 20, 2022 · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. undang-undang, ada bermacam-macam (jenis-jenis) badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, BUMD, BH. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Isi UU Pers Berikut isi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (bukan dalam format asli): UNDANG-UNDANG TENTANG PERS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi. ” Adapun perubahannya di RUU Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman moda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sebagian besar kasus pengaduan tersebut berakhir dengan keputusan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) baik dari media maupun jurnalis. Berdasarkan Undang- undang No. Di sana disebut: "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 1. 00 WIB. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500. Undang-undang No. Ketentuan yang diuji yaitu Pasal 15 ayat 2 huruf d UU. Ilustrasi risiko hukum penggunaan media sosial. 40, TLN Republik Indonesia No. Istilah pers merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, press. :: KODE ETIK JURNALISTIK ::Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.